All for Joomla All for Webmasters
Featured

Antara Royadin & Ahok Sang Penyihir Hukum Indonesia

baguskali.com

ARYADI Noersaid blogger Kompasiana pernah menulis kisah pamannya seorang polisi bernama Royadin. Cerita polisi itu menjadi viral hingga Tribun Jogja menelusuri dan mewartakannya, 12/4/2012, bertajuk: Kisah Brigadir Royadin dan Sultan HB IX. Royadin wafat 14 Februari 2007, pangkat terakhirnya Pembantu Letnan Satu.

Begini kisahnya, medio 60-an saat ramai gejolak PKI, Royadin bertugas di Semarang. Saat itu Royadin bertugas di pos sekitar pertigaan depan Stasiun Poncol Semarang atau daerah Jalan MT Haryono. Royadin melihat ada mobil melanggar jalan searah.

Ia mencegat. Royadin tersentak, ternyata pengemudinya orang besar. Ragu, tapi tetap pilih menilang orang besar yang dihentikannya itu: Sultan HB IX! Royadin kaget, saat mobil dihentikan, Sultan berhenti dan mau memberi surat kelengkapan yang diminta.

Bahkan Sultan mengakui kesalahan dan rela ditilang aparat pangkat rendah. Rebuwes atau SIM disorongkan ke tangan Ngarso Dalem sapaan hormat untuk raja-raja Yogya, yang tengah menyetir sendirian dan melanggar di jalan satu arah di tahun 60an itu. Bukannya marah, Sultan HB IX menerima rebuwes itu dan melanjutkan perjalanan.

Hari berikutnya Royadin didamprat komandannya. Tapi polisi teguh itu bersikukuh hanya menjalankan peraturan. Tak lama berselang Sultan HB IX berkirim surat, minta Royadin dipindah tugaskan ke Yogya agar dekat dengan beliau. Sultan juga meminta supaya Royadin dinaikan pangkatnya!

Sultan butuh polisi jujur, berani, komit, dan tegas. Saat mendapat tawaran Sultan, Royadin menolak lantaran tak bisa meninggalkan kampung halaman. Royadin lahir di Batang, 1 Desember 1926. Terakhir menjabat sebagai Kapolsek Warungasem, Batang hingga pensiun. Keluarga dan warga mengenangnya sebagai sosok yang bersahaja dan sederhana. Di usianya ke-81, Royadin menutup mata selamanya di rumah yang dibangun dengan hasil keringatnya sendiri. Itu penggalan kisahnya, dilansir Tribun.

Hari-hari seperti ini, masyarakat Indonesia sangat butuh suplemen kisah-kisah seperti Royadin. Rakyat jenuh varian pemberitaan memilukan ihwal ketidakadilan hukum. Ditambah kenyataan krismon berkepanjangan dan aneka kegaduhan yang dibumbui provokasi hingga memantik perpecahan. Masyarakat sangat lelah.

Tiga tahun lalu, Kompas menurunkan berita berjudul: Jokowi Tak Perpanjang Izin Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Kutipannya: “Izin satu pulau reklamasi sudah habis. Saya enggak perpanjang izinnya,” ujar Jokowi di sela-sela rapat kerja bersama dengan Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Kamis (12/12/2013). Tapi, Ahok nekat memberi izin dan membawa bangsa ini terkuras energinya hanya untuk reklamasi.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, seluk-beluk kehidupan hendaknya mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agus menjelaskan, di bawah Peraturan Presiden adalah peraturan daerah, sementara posisi surat keputusan gubernur berada di urutan bawah. “Yang mengerikan, SK ada tapi perda tidak ada,” ujarnya (Republika Online, 7 April 2016).

Mandulnya hukum menjadikan rakyat sangat letih dengan suguhan dugaan kasus yang melibatkan Ahok. Mulai kasus di Beltim, TransJakarta, Taman BMW, UPS, Sumber Waras, sampai terhangat tsunami Reklamasi. Belum lagi temuan BPKP soal Ahok Center dan CSR. Pun dengan dana teka teki Teman Ahok, per 6 April 2016 capai Rp 797.376.000. Dari mana uang itu?

Ketika banyak kepala daerah terjerat hukum atas laporan dari BPK, namun dalam kasus Ahok kenapa berbeda. Bahkan KPK harus berargumen mencari niat jahatnya. Ini pembodohan atau sinyal ketakutan. Teramat banyak media, pengamat, sampai tokoh membeberkan bukti kasus Ahok. Tapi KPK belum juga mencokoknya.

Dalihnya, masih mendalami. Padahal berapa banyak kasus hanya menyalahi aturan sudah bisa dikategorikan lalai dan langsung diproses hukum. Kenapa Ahok tak ditangkap juga? Bahkan, ia berani melampaui kewenangannya. Begitu pula KKN nya.

KKN dan Kedustaan

Bagaimana tidak KKN, kalau di kasus Sumber Waras, media menelusuri adik ketiga Ahok, Fify Lefty sebagai notarisnya. Lalu belakangan diganti. Bagaimana Natanael, akuntan keuangan keluarga Ahok bisa ditarik menjadi Pengawas Rusunawa Marunda.

Sunny Tanuwidjaja (CSIS) dan Natanael aktif di CDT 31, lembaga milik Ahok. Natanael juga membuatkan laporan biaya penunjang operasional semasa Ahok jadi wagub. Kok bisa? Apa karena jadi pembela saat terjadi keributan warisan di keluarga Ahok, lalu bisa seenaknya Natanel diangkat ke posisi penting di DKI.

Pun Sunny yang namanya geger itu, sang dosen Universitas Pelita Harapan itu, kok enak bisa jadi pengatur jadwal Ahok (cuitan twitter Ahok, 15/7/2012). Ahok boleh beralibi anak magang, tapi ia lupa masyarakat menangkap jejak digitalnya. Enak ya orang-orang CDT 31 diangkat Ahok. KPK pun mencekalnya. Kenapa cuma dicekal?

Citra bersih, anti KKN, profesionalitas Ahok sangat bertolak belakang. Semua hanya polesan media. Apalagi saat menelusuri investigasi rekening offshore yang dirilis konsorsium jurnalis investigatif internasional, ICIJ. Tercatat nama firma hukum adiknya Ahok di surga para pemain dana gelap. Sila baca: Sumber Waras, Reklamasi dan Dinasti Ahok (Hidayatullah, 2/4/2016).

Dalam artikel sebelumnya menjelaskan, Mandulnya hukum menjadikan rakyat sangat letih dengan suguhan dugaan kasus yang melibatkan Ahok.


Investigasi ICIJ, Fifi Lety Indra & Partner ada di Tortola British Virgin Islands. Negara tax haven, sangat seksi menjadi tujuan pelaku pengemplang pajak, pencucian uang, atau kejahatan finansial lainnya. Banyak nama terendus, dari bakal Cagub DKI Sandiago Uno, sampai ipar SBY, Hartono Edhi Wibowo dan Retno Cahyaningtyas.

Kembali ke KPK. Publik tak lupa banyak koruptor jumbo lolos dan pelakunya mabur. Naifnya, mereka aseng non Muslim. Sedangkan koruptor kelas teri dari pribumi dan Muslim, dikejar, dikuliti sampai habis. Tak perlu dicari niatnya.

Tapi membiarkan kasus jumbo Edy Tansil, Sjamsul Nursalim alias Liem Tek Siong Rp 65,4 triliun, Bob Hasan alias The Kian Seng Rp 17,5 trilyun, Usman Admadjaja Rp 35,6 triliun, Modern Group Rp 4,8 triliun, Ongko Rp 20,2 triliun, dan banyak lagi.

Lihat tulisan Hatta Taliwang: KPK dan Penegakkan Hukum Ala Rezim Penjajah! (TeropongSenayan, 2/4/2016). Seolah KPK fokus mengejar koruptor cupu dari latar agama dan orang tertentu saja. Bahkan, terhadap keluarga Cikeas yang tercatat di rekening offshore ICIJ tak juga ditelisik. Padahal data itu sudah tahunan. Apalagi dengan kasus-kasus yang melibatkan aseng.

Bukan rahasia Ahok dibekingi konglomerat taipan, termasuk yang megang proyek reklamasi 17 pulau. Diam-diam Ahok keluarkan izin reklamasi sebelum ada Perda dan amdal. Ini pelanggaran administrasi negara yang berdampak fatal dan jelas punya motif terselubung. ILC pun menguaknya. Cukup bukti bagi KPK mencokok Ahok.

Apalagi yang diberi izin Ahok itu lingkaran korporasi jumbo, yang tentu orientasinya profit. Ia berdalih mengacu Keppres 52/1995. Padahal di Pasal 72 Perpres 54/2008 Keppres itu sudah dicabut. Izin prinsip dari Foke tak diteruskan Jokowi. Tapi, bukan Ahok kalau tak menyalahkan. Media mengabadikan, Ahok sering lari dari masalah DKI dengan menyalahkan. Kasus reklamasi pun menyalahkan Foke dan Ali Sadikin.

Reklamasi teluk Jakarta atau Giant Sea Wall, yang disebut menelan dana Rp 500 triliun itu akan dikerjakan 12 perusahaan. Yakni, PT Muara Wisesa Samudera anak perusahaan Agung Podomoro Group, Salim Group Co, PT Agung Sedayu Group, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Intiland Development, PT Kapuk Naga Indah, PT Taman Harapan Indah, PT Jakarta Propertindo, PT Pelindo, PT Jaladri Eka Paksi, PT Manggala Krida Yudha, perusahaan asal China Fuhai Group. Ini perlu dihentikan!

Dampak reklamasi berpotensi terjadi bencana lingkungan besar. Terutama nasib nelayan dan bahaya laten banjir Jakarta. Tapi Ahok malah bangga memamerkan pembangunan gedung parkir Polda Metro Jaya senilai Rp 80 miliar dari kompensasi reklamasi Podomoro (Aktual, 2/3/2016). Dasar hukumnya apa ya?

Negara ini seolah menjelma menjadi republik korporasi Indonesia. Kinerja Ahok pun sangat bobrok dan rajin membuat kegaduhan, yang mengarah perpecahan. Jakarta makin hancur dipegang Ahok dibanding gubernur sebelumnya, baik data statistik atau lapangan. Tagline Jakarta Baru: ya baru hancur.

Jaadi, apakah KPK berani mencokok Ahok dan membuka kotak pandora taipan di mega proyek reklamasi? Beranikah KPK menelisik izin khusus kepemilikan pulau, pantai, hutan keluarga Ahok? KPK perlu belajar dari Royadin. Dengan integritasnya, berani menegakan hukum ke Sultan HB IX. Bukan lagi kelas Ahok.

Meski pangkat rendah tapi dengan integritas Royadin, Sultan malah angkat topi dan memberi apresiasi tinggi. Kala itu, Royadin tak perlu beralibi mencari niat jahat Sultan! Kini, rakyat bertanya: KPK, ada apa denganmu? Kenapa pula gedung polisi dibangun oleh Podomoro? Padahal Polri punya anggaran sendiri dan dana APBD DKI terbesar di Indonesia. Sekali lagi, dasar hukum apa aparat bisa menerima kompensasi reklamasi dari Podomoro?

Rakyat rindu aparat seperti: Royadin, Hoegeng, R Basa, M Jasin, Maksoem. Bukan aparat pencari niat jahat, yang hartanya bikin rakyat tercekat. Jika dugaan kasus Ahok masih lolos hukum, ini petaka bagi Indonesia. Titik kehancuran Garuda dililit Naga! Sungguh, betapa besar dosa kita pada para pahlawan dan leluhur bangsa. Ayo, KPK!*

Penulis adalah wartawan, Tim Tujuh Kaltara.

Komentar Anda

Most Popular

To Top