All for Joomla All for Webmasters
Nasional

Baca, Kronologi Pencabutan Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta

baguskali.com

Jakarta, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mencabut larangan atau moratorium atas pembangunan reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Dia menyatakan pembangunan reklamasi Teluk Jakarta dapat dilanjutkan karena semua permasalahan telah diselesaikan dan pihak pengembang telah memperbaiki persyaratan administrasi yang dikenakan sanksi.

“Menteri LHK telah mencabut sanksi administratif Pulau C, Pulau D dan Pulau G, karena pengembang telah memenuhi sanksi moratorium dari pemerintah pusat karena masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Atas dasar itulah, saya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada hari Kamis,” ujarnya dalam rilis di Jakarta, Senin (9/10/2017).

Surat tersebut mencabut surat keputusan Menko Maritim pada tahun 2016 yang menghentikan sementara pembangunan reklamasi.

“Dengan ini diberitahukan bahwa penghentian sementara (moratorium) pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta (sebagaimana dalam surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tanggal 19 April 2016), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi,” demikian kutipan surat tersebut.

Luhut mengatakan dalam penyelesaian penerapan sanksi tersebut dilibatkan juga pengawasan dan evaluasi dari PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT PHE (Pertamina Hulu Energi).

“Khusus untuk Pulau G, seluruh syarat administratif telah dipenuhi pengembang pulau tersebut. Permintaan PLN kepada pengembang untuk menyelesaikan permasalahan yang mengganggu aliran listrik PLTU Muara Karang telah diselesaikan dengan membangun terowongan bawah tanah dan kolam berisi air pendingin yang disalurkan ke PLTU. Selain itu juga akan dilakukan perpanjangan kanal,” kata Luhut.

Ia menambahkan biaya pembangunan terowongan akan dibebankan kepada pengembang Pulau G. Kajian telah dilakukan untuk memastikan agar proyek reklamasi tak mengganggu aktivitas PLTU Muara Karang dan pipa Pertamina PHE.

“Kajian teknis ini dilakukan bersama seluruh pihak yang terlibat seperti PLN, Pertamina, Bappenas, para ahli dari ITB, Belanda, Jepang, Korea Selatan dan seluruh kementerian terkait,” jelas dia.

Dengan demikian Menko Maritim meminta Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan pengawasan sesuai kewenangannya agar pelaksanaan proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta bisa dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mencabut larangan atau moratorium atas pembangunan reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Dia menyatakan pembangunan reklamasi Teluk Jakarta dapat dilanjutkan karena semua permasalahan telah diselesaikan dan pihak pengembang telah memperbaiki persyaratan administrasi yang dikenakan sanksi.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berterima kasih atas pencabutan moratorium. “Memang sudah seharusnya dicabut. Kalau enggak boleh, sejak zaman dulu dong enggak boleh, kan sudah sejak tahun 95-97,” kata Djarot di Balai Kota Jakarta.

Pencabutan itu, menurut Djarot, penting. Salah satu alasannya untuk menjaga iklim investasi. “Kan tidak mungkin kami harus menggugurkan sedangkan investasi sedang dilakukan di sana,” ucapnya

Namun, Djarot mengingatkan kewajiban kontribusi pengembang 15 persen dari total nilai jual objek pajak (NJOP) lahan harus masuk Perda, bukan masuk APBD, alias tidak berubah-ubah setiap tahun. Plus, harus dimanfaatkan untuk fasilitas publik.

Di pihak lain, Direktur Proyek Pulau G, Andreas Leodra, mengaku belum menerima surat resmi pencabutan moratorium pulau reklamasi. Pulau G sendiri salah satu pulau dari 17 pulau rencana proyek reklamasi.

“Kami sampai saat ini belum menerima surat resmi dari pemerintah terkait pencabutan moratorium,” kata Andreas saat di Jakarta, Jumat 6 Oktober 2017 sore.

Pulau G dikelola dan dikembangkan PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan PT Agung Podomoro Land. Pengelolaan oleh PT Muara Wisesa berdasarkan surat keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Nomor 2.238 tahun 2014.

Moratorium proyek reklamasi diteken Rizal Ramli tahun lalu. Saat menjabat Menko Kemaritiman, Rizal mengeluarkan SK Nomor 27.1/Menko/Maritim/IV/2016 tertanggal 19 April 2016.

Berbagai sumber

Komentar Anda

Most Popular

To Top