All for Joomla All for Webmasters
Nasional

DPR Ketok Palu, APBN RI 2018 Wow. . .

baguskali.com

Jakarta, Sidang Paripurna DPR mengesahkan APBN 2018 dengan anggaran belanja sebesar Rp 2.220,6 triliun. Rancangan sebelumnya diusulkan Rp 2.204,3 triliun atau berbeda sekitar Rp 16,2 triliun.

Belanja tersebut terdiri dari pemerintah pusat Rp 1.454,4 triliun yang meliputi Kementerian Lembaga (K/L) Rp 847,4 triliun dan non K/L Rp 607,05 triliun.

“Belanja negara dalam tahun 2018 sebesar Rp 2.220,6 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.454,4 triliun,” kata Ketua Banggar DPR RI Aziz Syamsuddin dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Di luar belanja pemerintah pusat, ada transfer daerah sebesar Rp 766,1 triliun dan dana desa Rp 60 triliun.

Sementara penerimaan negara dipatok Rp 1.894,7 triliun atau lebih tinggi Rp 16,2 triliun dari yang diajukan. Terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp 1.893,5 triliun dan hibah Rp 1,19 triliun.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen Tahun 2018

Dengan postur tersebut, maka muncul defisit anggaran Rp 325,9 triliun atau 2,19% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit nantinya akan ditutup oleh penarikan utang oleh pemerintah.

“Maka disepakati defisit dalam APBN Tahun anggaran 2018 adalah 2,19%,” ujar Aziz.

Asumsi makro untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, tingkat inflasi sebesar 3,5%, nilai tukar rupiah dengan rata-rata Rp 13.400 per US$, tingkat suku bunga SPN 3 bulan ditetapkan sebesar 5,2%. Selanjutnya terkait ICP sebesar US$ 48 per barel, lifting minyak sebesar 800.000 barel per hari, lifting gas bumi 1,2 juta barel setara minyak.

Untuk pembangunan ekonomi, pengangguran ditetapkan 5%-5,3%, untuk tingkat kemiskinan sebesar 9,5%-10,0%. Sedangkan untuk gini rasio menjadi 0,38, dan indeks pembangunan manusia (IPM) ditetapkan 71,50.

RAPBN 2018 kemudian disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI. Dengan demikian RAPBN 2018 disahkan menjadi undang-undang dan menjadi APBN 2018.

Adapun 8 fraksi menyetujui RAPBN 2018 untuk dijadikan undang-undang, Fraksi Partai Gerindra menolak dan Fraksi PKS menerima dengan catatan.

“Apakah pembahasan terkait RUU APBN 2018 dapat disetujui untuk disahkan? Setuju,” tanya Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang diikuti anggota DPR RI.

Sumber: detik.com

Komentar Anda

Most Popular

To Top